MA Pangkas Birokrasi Kepegawaian, Percepat Proses Mutasi Pegawai


JAKARTA,BERITAONE.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah penyederhanaan birokrasi dalam tata kelola kepegawaian melalui percepatan layanan mutasi pegawai antarinstansi maupun mutasi internal ke satuan kerja di lingkungan MA. 

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian sekaligus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang responsif.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Nomor 2718 tertanggal 20 Oktober 2026 tentang percepatan layanan mutasi antarinstansi dan mutasi ke satuan kerja Mahkamah Agung. 

Dalam surat tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi dasar pelaksanaan penyederhanaan prosedur mutasi pegawai. Pertama, MA memandang perlu melakukan penyesuaian dan penyederhanaan prosedur mutasi pegawai, baik antarinstansi maupun mutasi internal ke satuan kerja di lingkungan MA. 

Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan mutasi yang selama ini berjalan. Kedua, penyederhanaan secara khusus diterapkan pada tahapan uji kompetensi pegawai. 

Mekanisme evaluasi akan disesuaikan agar penilaian kelayakan pegawai yang mengajukan mutasi dapat berlangsung lebih efektif, dengan tetap memperhatikan standar kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. 

Ketiga, penyesuaian prosedur tersebut bertujuan menghadirkan layanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat pengisian formasi pada satuan kerja yang mendesak membutuhkan tambahan sumber daya manusia guna menjaga kelancaran pelayanan publik dan penyelenggaraan peradilan. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penerbitan surat tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan MA untuk mempercepat pelayanan mutasi pegawai melalui penyederhanaan prosedur yang berlaku.

 “Secara spesifik, penyederhanaan dilakukan melalui uji kompetensi pegawai, sehingga kelayakan pegawai yang akan mutasi dapat dinilai secara lebih efektif, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas,” tegas Sobandi. 

Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Melalui kebijakan ini, seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan MA diharapkan dapat menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman serta menyosialisasikannya kepada seluruh pegawai. 

Penyederhanaan prosedur ini diharapkan menjadi langkah konkret MA dalam mempercepat layanan kepegawaian, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di satuan kerja, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. (SUR)" 

No comments

Powered by Blogger.