Warga Cawang Gumilir Kelaparan.

Imbas Penggusuran Yang Dilakukan Pemkab Musirawas. 

MUSIRAWAS, BERITA-ONE.COM  - Sedikitnya 344 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan warga Cawang Gumilir, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas kini menderita kelaparan, diduga kuat imbas dari penggusuran lahan yang menjadi tempat mereka berkebun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas beberapa waktu lalu.Bahkan, tak hanya menderita kelaparan, sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) disana pun, kini turut terancam tidak bisa mengikuti ujian dan melakukan proses belajar mengajar. Hal ini diketahui saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas, Senin (4/4).

Ketua Komisi I DPRD Musirawas, Mansyur Daniel menjelaskan, kondisi warga kelaparan, memang benar diakibatkan penggusuran lahan dan tidak ada bantuan dari Pemkab Musirawas usia melakukan hal tersebut."Mereka terdiri dari 344 KK, rinciannya yakni 154 KK ditampung di Balai Desa SP 6 Bumi Makmur, sedangkan sisanya tinggal ditempat-tempat keluarga. Terus terang mereka kurang makan. Berdasarkan hasil sidak, lokasi disana kini semua telah rata dengan tanah dan yang tersisa hanya masjid dan gardu PLTS saja. Yang menjadi pertanyaan saat ini, mereka semuanya memiliki KTP dan KK yang dikeluarkan Disdukcapil Musirawas dan berarti merupakan warga Kabupaten Musirawas, namun kenapa diberlakukan seperti itu. Malah kini, kebun mereka sudah digusur, tetapi ditanam kembali oleh PT MHP dengan pengawalan ketat aparat," ungkapnya.

Ia menyampaikan, dari hasil sidak tersebut, ada beberapa point ‎yang dinilai pihaknya harus segera dilakukan Pemkab Musirawas, seperti memfasilitasi agar pelajar disana secepatnya disekolahkan ke SP 6, Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan serta menyediakan lokasi relokasi yang lebih layak untuk warga yang menjadi korban penggusuran."154 KK yang ditampung di SP 6 atau berada di tempat keluarga. Mereka saat ini kekurangan makanan, kita telah memberikan bantuan mie instan sebanyak 30 dus serta sejumlah uang tunai. Ini kejam sekali, sebab masyarakat malah dilarang memanen hasil tanaman mereka sendiri," ungkapnya.