Terkait PK Ke 2 OC Kaligis Prof Dr MH Laica Marzuki SH : Disparitas Vonis Bertentangan Dengan Hukum Dan Rasa Keadilan

Saksi Ahli Prof Dr .MH Laica Marzuki SH

Jakarta BERITA-ONE.COM-Sidang Permohonan Penninjauan Kembali (PK) ke-2 yang dilakukan pengacara senior Prof Dr  OC Kaligis SH digelar kembali di Pengadilan Tipikor Jakarta,  dengan agenda  mendengarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr.MH Laica Marzuki SH, Rabu 15 Mei 2019.

 OC Kaligis

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Fatlan Hendrik SH, mantan hakim  Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan,  pemohon PK  OC Kaligis  memohon perlindungan hukum terhadap disparitas vonis yang dialaminnya sehubungan penjatuhan pidana atas dirinnya dengan strafmaat yang jauh berbeda antara pemohon PK yang dipidana 7 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan, dibanding dengan pemidanaan terhadap Advokat Moh. Yagari Bhastara Guntur SH alias Gerry yang dipidana selama 2  tahun.

Padahal, kata saksi ahli tersebut, keduanya,  OC Kaligis dan Gerry berdasarkan dakwaan pidana yang sama yakni ; Pasal 6 ayat (1) huruf a UU  No: 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No: 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kasus posisi yang sama pula, yakni dakwaan penyuapan terhadap hakim Tripeni Irianto Putro dan kawan-kawan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Dalam kasus ini pemohon PK ke -2  OC Kaligis telah membatah melakukan perbuatan pidana  penyuapan tersebut, namun pengadilan berpendapat lain,  seraya menjatuhkan pidana selama 10 tahun pada tingkat kasasi, namun hukuman tersebut dikurang menjadi 7 tahun penjara pada PK ke-1 No: 178 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Desember 2017
dengan pertimbangan hukum putusan sebagai berikut;

" Bahwa seharusnya dengan peran masing masing dengan fakta yang dikemukakan diatas, Permohonan PK ke-2/terpidana harus dijatuhi pidana penjara sama, atau setidak tidaknya mendekati pidana yang dijatuhkan terhadap Gerry dan tidak mencolok perbedaannya, namun kenyataanya Yudex  Yuris memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada pemohon PK ke-2/ terpidana.

Prof  Dr MH  Laica Marzuki SH yang juga mantan Hakim Agung itu menegaskan, pemohon PK/terpidana tidak layak mendapatkan pemberatan  pidana penjara, sebab dari segi nilai atau beseran suap yang diberikan kepada hakim yang memeriksa permohonan atau gugatan terkait UU No: 30 tahun 2014, nilai suapnya relatip sedikit sekitar Rp 396 juta jika dibandingkan dengan nilai suap lainnya milyaran bahkan puluhan milyar, ditambah dengan adanya kerugian negara milyaran bahkan puluhan milyar, dijatuhi pidana penjara rata rata 7 tahun.

Sedangkan pemohon PK dijatuhi hukuman 10 tahun. " Bahwa perbedaan  pemidanaan sebagaimana dijelaskan diatas , adalah bentuk disparitas yang harus dihindari," kata profesor tersebut.

Ditambahkan, berdasarkan fakta tersebut, sangat jelas dan terang, Gerry jauh lebih lebih besar dan signifikan dalam hal terjadinya tidak pidana korupsi (suap) dibadingkan dengan pemohon PK. Sehingga disparitas pemidanaan yang mencolok harus dihindarkan karena hal ini menyangkut soal keadilan dalam pemidanaan yang wajib ditegakkan.

Dengan demikian, masih kata Prof Dr HM Laica Marzuku SH, tatkala keduanya didakwa melakukan perbuatan pidana dalam kaitan deelnaming secara made olagen (tirut serta melakukan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka peran kedua plager yang turut serta melakukan itu adalah sama dan berimbang.

Made Plegen tidak mengenal figura personae pelaku intlektual atau masyer mid, seperti halnya uitlokken/membujukan. Menurut Hazewinkel-Suronga yang mengikuti pendapat Boge Raad, kedua pleger dalam kaitan turut serta, mensyaratkan dua unsur, yaitu bewuste samenwerking dan gazamenlejke uitvoring. Keduanya mee doet secara semengaan . "Tidak boleh terdapat penjatuhan pidana berbeda, berjarak, tidak berimbang, apa lagi menjatuhkan disparitas  vonis yang bertentangan hukum dan rasa keadilan."

Penjatuhan terhadap pemohon PK, OC Kaligis yang berjarak jauh selisih 5 tahun dengan Gerry ,masih tergolong Disparitas Vonis yang melanggar hukum serta menyidrai rasa keadilan, kata Profesor tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, OC Kaligis mengajukan permohonan PK yang ke-2 ini dengan alasan hukuman kepadanya dengan  Gerry disparitasnya terlalu jauh. OC Kaligis yang tidak melakukan apa- apa dalam  kassus suap hakim PTUN Medan Tripeni dan anggotanya, dihukum 7 tahun penjara. Sementara Gerry sebagai pelaku utama penyuapan dihukum 2 tahun.

Dengan PK ke-2 ini pemohon PK   OC Kaligis berharap hukumannya dapat diturunkan lagi, menjadi 3 atau 4 tahun.

"Disparitas hukumannya tidak terlalu jauh  dengan pelaku utama,  Gerry ", kata OC Kaligis usai sidang kepada wartawan. (SUR).