KUHAP Baru Atur Penangkapan Hakim Harus Izin Ketua MA, Ini Penjelasannya

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian publik adalah pengaturan penangkapan dan penahanan terhadap hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP baru.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap upaya penangkapan maupun penahanan terhadap hakim wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan ini berbeda dengan prosedur umum hukum acara pidana yang selama ini memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa apabila syarat hukum terpenuhi.

Aturan tersebut pun memicu berbagai respons dan pertanyaan publik, terutama terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta kekhawatiran munculnya kesan perlakuan istimewa terhadap profesi hakim.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan tugas strategis memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang tidak jarang bersentuhan langsung dengan kepentingan politik dan ekonomi berskala besar.

Posisi tersebut membuat hakim berpotensi menghadapi tekanan, kriminalisasi, maupun balas dendam hukum, khususnya ketika memutus perkara-perkara sensitif yang berdampak luas bagi masyarakat.

Oleh karena itu, persyaratan izin Ketua Mahkamah Agung dipahami sebagai bentuk perlindungan institusional, bukan perlindungan personal, guna memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap hakim benar-benar didasarkan pada alasan yuridis yang sah.

Perlindungan ini juga sejalan dengan standar internasional yang menekankan pentingnya menjaga independensi peradilan, tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum.

Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP baru memang menjadi pengecualian dari prinsip umum hukum acara pidana. Namun pengecualian tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol tambahan agar kewenangan upaya paksa tidak disalahgunakan untuk mengganggu pelaksanaan fungsi yudisial.

Meski perbedaan perlakuan dengan subjek hukum lain, termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum, kerap memunculkan persepsi ketidakadilan, kebijakan ini dipandang bersifat fungsional. Hakim bukan sekadar profesi, melainkan pilar utama kekuasaan kehakiman dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung memegang peran krusial sebagai penjaga keseimbangan antara perlindungan independensi dan akuntabilitas hakim sebagai pejabat negara.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin bukanlah bentuk kekebalan hukum. Izin tersebut berfungsi sebagai filter objektif terhadap permohonan penyidik, yang akan dinilai secara transparan, profesional, dan berbasis hukum.

Dengan mekanisme ini, KUHAP baru tidak menutup ruang penindakan terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan menambahkan lapisan kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah kriminalisasi sekaligus menjaga martabat peradilan di tengah dinamika politik, sosial, dan hukum yang terus berkembang. Bila dijalankan secara konsisten, aturan ini justru berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia.

Demikian disampaikan dalam siaran pers Humas Mahkamah Agung RI, Senin (26/1/2026).(SUR)