Pemkab Muba Ikuti Entry Meeting BPKP Sumsel, Perkuat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

SEKAYU, BERITAONE.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Entry Meeting Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti dari Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (10/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Setda Muba Alva Elan hadir mewakili Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet. Ia didampingi Kepala Dinas Perikanan Muba Sunaryo, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny, Sekretaris BPKAD Muba Zukashmir, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan, Supriyadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPKP sejak 2020.

Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Setiap tahun kami melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Dari hasil evaluasi sebelumnya masih ditemukan beberapa pola permasalahan yang hampir serupa dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Supriyadi.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi kunci penting agar sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, evaluasi ini juga berkaitan dengan komitmen kepala daerah dalam merealisasikan janji politik kepada masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

“Bagaimana kepala daerah dapat merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat dengan dukungan anggaran yang tersedia. Karena itu, perencanaan dan penganggaran harus dirancang secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Pada tahun ini, BPKP memfokuskan evaluasi pada lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, penurunan stunting, serta ketahanan pangan.

“Kelima sektor ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” katanya.

Supriyadi menambahkan, proses evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tersebut akan berlangsung hingga Juni 2026.

Sementara itu, Asisten II Setda Muba Alva Elan menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP Sumatera Selatan. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan evaluasi yang dilaksanakan BPKP. Ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran,” ujar Alva.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui evaluasi ini, kami berharap mendapatkan masukan konstruktif untuk memperbaiki berbagai aspek perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (FR)