Hartono Tanuwidjaja Soroti Kejanggalan Hasil Digital Forensik : Data di Flashdisk Berbeda dengan Rekaman HP Johnny Kalwani
![]() |
| Keterangan foto : Terdakwa dan dua kuasa hukumnya. |
JAKARTA, BERITAONE.CO.ID – Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Viktor, S.H., tersebut menghadirkan satu orang saksi dan seorang ahli digital forensik, AKP Suryana Nur Hamdan dari Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan, tim penasihat hukum terdakwa yang terdiri dari Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., M.H., CBL., C.Med., Syamsudin, S.H., dan Apdian Rico, S.H., menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan barang bukti digital.
Hartono mengungkapkan, terdapat empat barang bukti yang diperiksa secara digital forensik, yakni telepon genggam (HP), SIM Card, flashdisk, dan memory card. Namun, menurutnya, hanya tiga barang bukti yang diakui berasal dari terdakwa JK, yaitu HP, SIM Card, dan memory card. Sementara flashdisk disebut berasal dari penyidik, bukan milik terdakwa.
Menurut Hartono, hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah data dan akun dokumen sudah tidak terdeteksi lagi di HP terdakwa. Sebaliknya, rekaman komunikasi grup percakapan SSE justru ditemukan di dalam flashdisk.
"Artinya, flashdisk itu memuat upaya penyidik untuk merekam kembali percakapan di HP terdakwa secara utuh. Hasil yang ada di flashdisk ternyata berbeda dengan yang terekam di HP," ungkap Hartono.
Tanggal Upload Dipertanyakan
Hartono juga mempertanyakan perbedaan tanggal penyimpanan dokumen dengan tanggal pengunggahan (upload) dokumen yang ditemukan dalam pemeriksaan digital forensik.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan ahli, pada 12 November 2024 tidak ditemukan dokumen bukti yang diunggah. Namun, pada 12 Desember 2024 baru ditemukan dokumen yang berkaitan dengan pengunggahan tersebut.
"Perbedaan ini penting untuk diperjelas, karena tanggal dokumen disimpan belum tentu sama dengan tanggal dokumen tersebut diunggah," jelasnya.
Adapun dokumen yang diajukan JPU sebagai barang bukti meliputi satu sertifikat, satu Akta Jual Beli (AJB), dua Surat Keterangan (Suket) Notaris, serta tiga lembar dokumen Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPATB).
Hartono mempertanyakan keutuhan sertifikat yang dijadikan barang bukti, apakah berupa hasil tangkapan layar (capture) foto atau dokumen PDF. Sebab, dokumen yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran data pribadi hanya mencakup halaman tertentu dari sertifikat, AJB, surat keterangan notaris, dan dokumen PPATB.
Ia juga menyoroti pencantuman nomor NPWP dalam dokumen PPATB. Setelah dilakukan verifikasi oleh pihaknya, Hartono menyebut nomor tersebut bukan NPWP milik saksi pelapor Shyam Rupchand maupun Suresh Gobindram Vaswani.
"Di dalam PPATB itu disatukan dengan NPWP. Setelah kita verifikasi, itu bukan NPWP saksi pelapor Shyam Rupchand maupun Suresh Gobindram Vaswani, karena nomornya 000010, nomor yang tidak dikenal. Tidak ada NIK di situ, baik dalam Suket maupun PPATB," tegasnya.
Persoalkan Status Kepemilikan Tanah di Bali
Selain persoalan bukti digital, Hartono turut menyoroti keterangan saksi Ajay Kumar Gobind Mulani, Sekretaris PGSL sekaligus Pembina Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.
Menurut Hartono, saksi menerangkan bahwa transaksi pembelian tanah di Bali pada 2007 dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua yayasan. Keterangan tersebut dinilai bertentangan dengan klaim saksi pelapor yang menyebut tanah tersebut merupakan pembelian pribadi.
"Kalau itu milik pribadi, kenapa tahun 2012 hingga 2016 tanah itu dibangun mess guru untuk Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School? Jelas untuk kepentingan yayasan," kata Hartono.
Ia juga mempertanyakan transaksi penjualan kembali tanah tersebut kepada yayasan pada 2017. Pasalnya, menurut keterangannya, penjualnya adalah Shyam Rupchand, sedangkan pembelinya merupakan yayasan yang juga diketuai oleh Shyam Rupchand.
Hartono turut mempertanyakan sumber dana sebesar Rp16 miliar yang digunakan dalam transaksi tersebut.
"Lebih aneh lagi, SPT yayasan tahun 2016 menunjukkan kedua tanah di Bali tersebut sudah diserahkan kepada yayasan. Kalau sudah diserahkan tahun 2016, kok tahun 2017 dijual kembali ke yayasan? Artinya yayasan membeli dua kali," ujarnya.
Penasihat Hukum Nilai Pemeriksaan Forensik Belum Menyeluruh
Sementara itu, penasihat hukum lainnya, Syamsudin, S.H., menilai pemeriksaan digital forensik belum dilakukan secara sempurna. Ia menyebut sejumlah pertanyaan penting terkait dugaan perbuatan terdakwa tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari ahli.
"Apakah terdakwa melakukan perbuatan itu? Apakah terdakwa melakukan sabotase elektronik? Apakah terdakwa merusak data elektronik pelapor? Semuanya itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh ahli," ujar Syamsudin.
Hartono menambahkan, masih banyak aspek yang belum diperiksa maupun diminta oleh penyidik. Di antaranya jejak unggahan (posting), sumber gambar yang diunggah, apakah berupa tangkapan layar atau hasil penerusan (forward), serta riwayat lalu lintas komunikasi WhatsApp sebelumnya.
"Padahal pemeriksaan digital forensik ini sifatnya berbayar dan tidak gratis," katanya.
Lima Saksi Belum Dihadirkan
Dalam kesempatan tersebut, Hartono juga mengungkapkan masih terdapat lima saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi belum dihadirkan dalam persidangan.
Kelima saksi tersebut yakni Gobind Saptani selaku Ketua Umum PGSL, Notaris Ida Ayu dari Bali, dua orang saksi dari Bali, serta satu orang saksi yang meringankan terdakwa.
Namun, menurut Hartono, JPU menyatakan kelima saksi tersebut tidak perlu dihadirkan dan pihak penuntut umum hanya akan menghadirkan keterangan ahli.
Pada persidangan berikutnya, JPU masih akan menghadirkan saksi. Sementara itu, tim penasihat hukum berharap Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membela diri serta mempertimbangkan seluruh fakta dan keterangan yang terungkap selama persidangan.
Tim penasihat hukum menilai berbagai perbedaan data digital, persoalan dokumen, serta keterangan saksi perlu diperiksa secara cermat agar perkara tersebut dapat diputus berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.(SUR)




No comments