Persidangan Kasus Pelanggaran PDP dengan Terdakwa Johnny Kalwani, Sejumlah Persoalan GMIS Terungkap
![]() |
| Keterangan foto : Suasana persidangan JK. |
JAKARTA, BERITAONE.CO.ID – Persidangan perkara dugaan tindak pidana Pelanggaran Data Pribadi (PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Dalam persidangan yang menghadirkan saksi tunggal Jay Maulana tersebut, terungkap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan, kepemilikan aset, serta transparansi pengelolaan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School (GMIS).
Kuasa hukum terdakwa JK, Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.H., M.Si., CBL, C.Med., bersama Syamsudin, S.H., Erwin Sagitaeius, S.H., dan Apri Enrico, S.H., menilai keterangan saksi yang disampaikan di hadapan majelis hakim justru membuka sejumlah fakta yang perlu dicermati lebih lanjut.
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Victor, S.H. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah latar belakang pembentukan grup komunikasi SSC serta keterkaitan antara Perhimpunan Gandhi School (PGSL) dengan yayasan yang mengelola sekolah tersebut.
“Grup Sindhi Save Comunity (SSC) itu bukan merupakan grup tandingan, tetapi merupakan grup untuk saling berkomunikasi sesama warga Sindhi,” ujar Hartono menanggapi keterangan saksi seusai persidangan.
Menurut Hartono, keberadaan grup SSC dilatarbelakangi kebutuhan anggota untuk mendapatkan ruang komunikasi yang lebih terbuka. Hal itu karena grup yang dibentuk pengurus baru dinilai cenderung bersifat satu arah, sehingga anggota merasa tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.
Hubungan PGSL dengan Yayasan GMIS
Hartono juga menyoroti keterangan saksi mengenai hubungan PGSL dengan Yayasan Gandhi Memorial School. Menurutnya, hubungan kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan historis yang panjang, mengingat pengelolaan Gandhi School telah berlangsung sejak 1950 dan berada di bawah naungan PGSL.
Seiring dengan ketentuan pemerintah yang mengharuskan perubahan bentuk pengelolaan sekolah dari perhimpunan menjadi yayasan, kemudian dibentuk Yayasan Gandhi Memorial.
Berdasarkan keterangan saksi, pembentukan yayasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi dana yang sebelumnya dikelola PGSL. Bahkan, disebutkan terdapat dana sekitar Rp2 miliar yang dialihkan dari PGSL kepada yayasan ketika pengelolaan sekolah mulai beralih.
“Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,” jelas Hartono.
Ia menilai, mekanisme peralihan pengelolaan tersebut menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut kejelasan administrasi, aset, dan pertanggungjawaban keuangan.
Transparansi Dokumen dan Pengelolaan Aset
Persoalan lain yang mengemuka dalam persidangan adalah tidak adanya ketentuan tegas yang melarang anggota PGSL mengakses, mengunggah, maupun mendiskusikan dokumen yayasan dalam grup komunikasi terbatas.
Menurut Hartono, baik AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan tidak secara khusus mengatur larangan bagi anggota untuk membahas dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan yayasan.
Karena itu, aktivitas mengunggah dan mendiskusikan dokumen tersebut, menurutnya, harus dilihat dalam konteks transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan yayasan.
“Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari keberadaan dokumen dalam grup komunikasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan anggota untuk mengetahui pengelolaan lembaga,” ujarnya.
Transaksi Tanah dan Pembangunan Fasilitas
Hartono turut mengangkat persoalan transaksi pembelian tanah pada 2007 dan 2017 yang menjadi bagian dari pembahasan dalam persidangan.
Ia menyoroti adanya kesamaan objek tanah dalam kedua transaksi tersebut. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang dibahas, tanah yang dibeli pada 2007 disebut telah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan pada 2016.
Kondisi tersebut, menurut Hartono, menimbulkan pertanyaan mengenai transaksi pembelian kembali atas objek tanah yang sebelumnya telah tercatat sebagai aset yayasan.
Ia juga menyebut pembelian tanah pada 2007 dilakukan menggunakan dana yayasan, meskipun dalam dokumen awal nama yang tercantum merupakan nama pribadi.
Selain itu, pada periode 2012 hingga 2015 disebut telah dibangun fasilitas bagi karyawan dan guru dengan nilai sekitar Rp39 miliar di atas tanah tersebut.
“Kalau kepentingannya untuk pribadi, mengapa bisa dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru senilai Rp39 miliar? Nah, itu kan perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Menurut Hartono, informasi mengenai aset dan transaksi tersebut semestinya dapat diketahui oleh anggota sebagai bagian dari prinsip transparansi dalam pengelolaan yayasan.
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang disampaikan dalam persidangan bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan dokumen dalam grup komunikasi, melainkan juga menyangkut hak dan kepentingan anggota untuk mengetahui pengelolaan lembaga yang memiliki sejarah panjang dengan PGSL.
“Ini menyangkut transparansi, pengelolaan aset, serta kepentingan anggota untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai lembaga yang mereka miliki keterkaitan historis dengannya,” tegas Hartono Tanuwidjaja.
Persidangan perkara tersebut masih menjadi perhatian, terutama dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran PDP dan ITE serta persoalan tata kelola kelembagaan GMIS.(SUR)




No comments