Ridho Yahya Ajak Pihak Perusahaan Migas Berkontribusi Membangun Kota Prabumulih

PRABUMULIH, B1 - Bertempat di ruang rapat lantai satu Sekretariat Walikota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi menggelar pertemuan terhadap pelaku usaha Migas untuk membahas strategi pengembangan ekonomi dan pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha di Lingkungan Perusahaan Migas.

Acara yang dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota serta pejabat terkait dilingkungan Pemkot Prabumulih berlangsung Khidmat. Acara sendiri fokus pada pembahasan terkait masalah yang dihadapi oleh Perusahaan semisal, Tapal Batas, perizinan dan penyaluran dana CSR.

Walikota Prabumulih dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan seperti ini perlu di agendakan agar setiap permasalahan dan isu-isu penting lainnya bisa segera dibicarakan dan dibahas sedini mungkin demi terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan pihak investor.

"Kita berharap rekan-rekan perusahaan bisa saling berkontribusi membangun Kota Prabumulih kedepan. Silaturahim dan saling berkontribusi itu sangat penting. Selain itu soal tenaga kerja kita juga tekankan agar pihak perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal" ujarnya.

Disinggung soal dana dana CSR Pertamina, sejauh ini menurut Ridho Yahya Dana CSR dari Pertamina sendiri berkisar Rp.10 Miliar. PT. Indo Speck Rp.10 Miliar. Indo Speck Sendiri saat ini lanjut Walikota sedang menargetkan pembangunan jalan Tanjung Menang sepanjang 16 Km. Sementara diluar Migas belum dipastikan karna posisi mereka di Kota Prabumulih hanya sebatas perwakilan, tegas Walikota Prabumulih. Sementara untuk perusahaan lainnya seperti PT. Titi Sampurna memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 2 Rumah untuk rumah tidak layak huni warga Kota Prabumulih.

Sementara permasalahan Tapal Batas yang disampaikan oleh PT. Indo Speck segera akan diselesaikan antara Tata Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan Tata Pemerintahan Kota Prabumulih bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebab ini menyangkut permasalahan Kabupaten Kota jadi perlu melibatkan pihak Pemprov" ujarnya.

Data yang dapat dihimpun, dari 35 perusahaan yang diundang oleh Dinas Tenaga kerja, 32 perusahaan tampak mengahdiri acara, sementara 3 perusahaan lainnya tampak absen. (Adv)