Ini Kata LAKI Prabumulih Soal Dana Siluman DPRD Prabumulih



Add caption
PRABUMULIH, BERITA-ONE.COM-Menanggapi Pemberitaan berjudul "Mengungkap Dana Siluman DPRD Kota Prabumulih" penggiat anti Korupsi Kota Prabumulih Mulwadi mengungkapkan bahwa semua pihak terkhusus aparat penegak Hukum untuk segera mengambil tindakan. Pengungkapan kasus ini menurutnya tidak terlalu sulit. Adanya penyimpangan dana APBD oleh oknum Anggota DPRD di Kota Prabumulih memang sudah menjadi Rahasia Umum.

Hal ini di akui Kemong (panggilan Mulwadi-red) berdasarkan adanya beberapa oknum anggota DPRD Prabumulih yang terlibat langsung dalam proyek Pemerintah Kota Prabumulih. Menurutnya, pihak aparat penegak hukum dalam kasus dana siluman ini tinggal melihat proses awal penyusunan APBD, siapa yang mengusulkan, apakah ada kongkalikong antara oknum eksekutif dan legislatif, kelengkapan administrasi kegiatan lewat lelang atau secara langsung, serta ada pengelembungan (mark up) atau tidak.

Menurut Kemong, jika aparat penegak hukum serius melakukan pengungkap hal itu tidak terlalu sulit. Bahkan lanjutnya, pihaknya siap membantu aparat penegak hukum melaporkan indikasi dana siluman dalam RAPBD 2015-2016. Dalam reales yang dikirimkan melalui email, Mulwadi menuturkan bahwa Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dalam memulai penyidikan, Perlu membedakan antara anggaran yang sudah dikerjakan dan anggaran yang masih dalam proses pembahasan. Berkait RAPBD hingga APBD 2015, kesulitan pembuktiannya terletak pada, apakah kegiatan yang diindikasikan berbau dana siluman itu dimulai dari  penyimpangan atau tidak. Tapi sebenarnya dari dokumen administrasi penyusunan RAPBD, bisa dilihat siapa yang mengusulkan, termasuk pengalokasian besarnya anggaran.

"Jika tidak adanya aksi dari aparat penegak hukum, maka dipastikan, kemunculan dana siluman akan terus berlanjut hingga Kota ini berakhir dengan sendirinya. Sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat mampu mengembalikan komitmen awal antara eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan anggaran berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas agar roh APBD untuk kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih bisa terwujud" tegasnya.(IJMI-Red)

No comments

Powered by Blogger.