Presiden Jokowi : BBM Satu Harga Di Papua Dan Papua Barat
![]() |
Presiden RI.Joko Widodo |
Jakarta, BERITA-ONE.COM-Kebijakan
Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan
Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden kepada jurnalis saat
melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop
Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa 18/10/2016.
Saat meresmikan kebijakan satu
harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang
selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun
masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati
harga BBM yang sama. Demikian rilis Kepala Biro Pers, Media, da Informasi,
Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Harganya seperti yang
sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun
di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter,
sampai seratus ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden.
Presiden menggarisbawahi, bila
terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di
Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur
lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal
dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus
terjadi.
"Di sini harga 60 ribu
rupiah per liter atau seratus ribu rupiah per liter bertahun-tahun juga rakyat
diam," kata Presiden.
Untuk itulah pada beberapa waktu
yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina
untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan
adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan
semakin tumbuh.
"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.
Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.
"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.
Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.
Namun, pemerintah tak berdiam
diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua,
Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah
distribusi BBM di Papua.
"Oleh sebab itu kita membeli
Air Tractor (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua,
nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan
Utara," ujar Presiden.
Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.
Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.
Menurut keterangan Dirut
Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari
sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang
dicanangkan oleh Presiden. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga
mengembangkan 9 lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan
Solar). APMS tersebut disebar di 8 kabupaten, yakni 7 kabupaten di Provinsi
Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga
Oktober lalu.
"Syukur alhamdulillah,
program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini
kebijakan BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap
diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150
rupiah per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah
terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS," terang
Dwi Soetjipto.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.Demikian humas Setneg.(SUR).
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.Demikian humas Setneg.(SUR).
No comments