Wartwaan PALI Sepakat Boikot Semua Berita Pencitraan DPRD
PALI,BERITA-ONE.COM - Konflik antara Sekretariat DPRD Kabupaten PALI dengan Wartawan terkait anggaran publikasi memperoleh titik terang. Ketua DPRD berjanji mengakomodir hal tersebut pada anggaran 2018 nanti. Hal ini langsung disampaikan pimpinan lembaga legislatif PALI Drs. H Soemarjono di depan puluhan pewarta yang bertugas diKabupaten PALI saat pertemuan antar wartawan Kamis, (19/10/2017).
Menurut Drs. Soemarjono ,berapapun jumlah hutang publikasi dimaksud akan dianggarkan pada APBD 2018, berhubung APBDP 2017 sudah berjalan. Kami mohon maaf atas persoalan ini. Saya berjanji akan melunasinya pada 2018 nanti. Agar dimaklum pada APBDP 2017, dananya sangat minim. Sehingga tidak terakomodir, ujarnya
Bukan hanya itu, Soemarjono juga berjanji untuk memfasilitasi penyediaan ruangan khusus wartawan yang menjalankan tugas di DPRD untuk berkumpul atau menulis berita.
" Silahkan dicatat. Nanti akan kita realisasikan tahun depan. Termasuk penambahan anggaran publikasi, mengingat tahun depan kegiatan politik dipastikan akan meningkat, menjelang Pileg 2019", ujarnya, di dampingi Kabag Umum Setwan Mariono, SE. M.Si.
Lebih lanjutnya, mohon maaf jika ada keluhan wartawan terkait sikap Sekwan atau staf DPRD lain yang terkesan melecehkan profesi juru warta. Silahkan sampaikan pada kami bila ada perlakuan staf DPRD yang tidak menyenangkan. Akan kita bina, jika perlu kita ganti, tegasnya.
Sementara itu, meski sedikit kecewa. Ketua PWI PALI Nurul Falah, SH, melalui Kabid Pembelaan Wartawan, Joko Sadewo, SH sekaligus koordinator wartawan hari itu, menerima solusi yang ditawarkan oleh pihak DPRD PALI.
" Ya, mau gimana lagi. Atas kesepakatan semua wartawan yang hadir kita menerima dan memegang janji Ketua DPRD PALI. Ke depan kita berharap DPRD dan media bisa benar benar bersinergi, dan tak ada lagi permasalahan seperti ini. Sesuai komitmen bersama dengan seluruh wartawan, hingga tagihan Advertorial dibayar, mereka akan boikot semua berita pencitraan DPRD PALI. Sementara ini tidak ada berita pencitraan atau seremonial. Namun, fungsi pers selaku kontrol sosial akan tetap kami jalankan ", pungkasnya. (SH)
Menurut Drs. Soemarjono ,berapapun jumlah hutang publikasi dimaksud akan dianggarkan pada APBD 2018, berhubung APBDP 2017 sudah berjalan. Kami mohon maaf atas persoalan ini. Saya berjanji akan melunasinya pada 2018 nanti. Agar dimaklum pada APBDP 2017, dananya sangat minim. Sehingga tidak terakomodir, ujarnya
Bukan hanya itu, Soemarjono juga berjanji untuk memfasilitasi penyediaan ruangan khusus wartawan yang menjalankan tugas di DPRD untuk berkumpul atau menulis berita.
" Silahkan dicatat. Nanti akan kita realisasikan tahun depan. Termasuk penambahan anggaran publikasi, mengingat tahun depan kegiatan politik dipastikan akan meningkat, menjelang Pileg 2019", ujarnya, di dampingi Kabag Umum Setwan Mariono, SE. M.Si.
Lebih lanjutnya, mohon maaf jika ada keluhan wartawan terkait sikap Sekwan atau staf DPRD lain yang terkesan melecehkan profesi juru warta. Silahkan sampaikan pada kami bila ada perlakuan staf DPRD yang tidak menyenangkan. Akan kita bina, jika perlu kita ganti, tegasnya.
Sementara itu, meski sedikit kecewa. Ketua PWI PALI Nurul Falah, SH, melalui Kabid Pembelaan Wartawan, Joko Sadewo, SH sekaligus koordinator wartawan hari itu, menerima solusi yang ditawarkan oleh pihak DPRD PALI.
" Ya, mau gimana lagi. Atas kesepakatan semua wartawan yang hadir kita menerima dan memegang janji Ketua DPRD PALI. Ke depan kita berharap DPRD dan media bisa benar benar bersinergi, dan tak ada lagi permasalahan seperti ini. Sesuai komitmen bersama dengan seluruh wartawan, hingga tagihan Advertorial dibayar, mereka akan boikot semua berita pencitraan DPRD PALI. Sementara ini tidak ada berita pencitraan atau seremonial. Namun, fungsi pers selaku kontrol sosial akan tetap kami jalankan ", pungkasnya. (SH)
No comments