Warga 5 Desa di Tanjung Batu Protes Pengukuran Tanah oleh TNI AU Palembang

OGAN ILIR, BERITAONE.CO.ID – Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, memprotes pengukuran lahan yang dilakukan pihak TNI Angkatan Udara (TNI AU) Palembang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Ilir pada Kamis (21/8/2025).

Pengukuran tersebut menimbulkan keresahan warga yang khawatir tanah garapan mereka, yang telah dikelola turun-temurun, akan diambil alih oleh pihak TNI AU.

Salah satu perwakilan warga sekaligus anggota DPRD Ogan Ilir, H. Marzuki A Karim, menyampaikan bahwa warga cemas dengan klaim TNI AU yang menyebut terdapat sekitar 400 hektare tanah di wilayah mereka sebagai aset negara.

“Terus terang kami merasa cemas. Puluhan tahun tanah ini sudah kami garap, namun pihak AURI tetap mengklaim sebagian besar wilayah desa kami. Apalagi hari ini ada pengukuran, kami khawatir lahan kami termasuk yang diklaim,” ungkap Marzuki.

Warga sendiri menegaskan memiliki bukti sejarah atas penguasaan tanah tersebut. Menurut mereka, sejak tahun 1939 leluhur sudah mengusahakan lebih dari 300 hektare lahan di Desa Tanjung Pinang, Desa Limbang Jaya, dan sekitarnya. Lahan tersebut diwariskan turun-temurun dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat melalui perkebunan karet, nanas, dan singkong.

Sementara itu, pihak BPN Ogan Ilir melalui Plt Kepala Seksi PHP, Sapta, menjelaskan bahwa pengukuran hari itu hanya dilakukan terhadap sebidang lahan seluas 2,7 hektare yang sebelumnya telah diserahkan warga bernama Darcis kepada pihak TNI AU, setelah kalah dalam pembuktian dokumen kepemilikan.

“Bukan seluruh tanah yang disengketakan diukur, hanya sebidang lahan 2,7 hektare tersebut,” tegas Sapta.

Perwakilan TNI AU, Letda Jaya dari Intel Lanud Palembang, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menakuti masyarakat. Menurutnya, pihaknya hanya menjalankan tugas negara terkait aset tanah yang diklaim milik TNI AU berdasarkan dokumen resmi peninggalan masa kemerdekaan.

Kami tidak berniat mengintimidasi masyarakat. Silakan jika ada bukti sah, ajukan melalui jalur hukum. TNI AU selalu terbuka,” ujarnya.

Aksi protes tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan dialog antara masyarakat, TNI AU, dan BPN. Dialog berlangsung aman, tertib, dan damai, dengan dihadiri para tokoh masyarakat, kepala desa, serta ratusan warga lainnya.(Zaki)