Presiden Prabowo Harus Dukung KPK Usut Korupsi Proyek Whoosh

Alexius Tantranjaya SH.MH,  Advokat di Jakarta.

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID--Pernyataan Presiden Prabowo akan melanjutkan proyek bergengsi Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta sampai Banyuwangi dan mengambil-alih tanggung-jawab hutang Kereta Cepat Whoosh oleh Negara, telah menimbulkan polemik dengan berbagai reaksi tanggapan dan kecurigaan yang diungkapkan kalangan masyarakat Indonesia melalui berbagai media sosial.

Karenanya,  apabila sikap Presiden Prabowo Subianto didasarkan kepentingan Negara, mengingat didalam perjanjian kerjasama investasi Kereta Cepat Whoosh antara Pemerintah RI dengan Pemerintah China, konon telah diatur sanksi-sanksi bagi pihak Indonesia bila tidak melunasi kewajiban atas hutangnya akan mendapatkan pemberatan sanksi yang merugikan Indonesia. 

Maka agar masyarakat seluruh Indonesia yang turut menanggung beban hutang tersebut melalui kewajiban Negara tidak merasa bersalah memilih pemimpinnya, untuk itu Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas didalam melanjutkan proyek.

Mengenai  pengambil-alihan penyelesaian atas hutang Kereta Cepat Whoosh dilakukan hanya untuk kepentingan Negara, dengan segera mendukung dan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap lanjut melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan serta Tindakan Hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dari berita resmi KPK , sejak awal tahun 2025 telah melakukan Penyelidikan bukan hanya modus Korupsi dengan pembengkakan biaya, tetapi juga terkait pengadaan tanah yang telah terjadi tidak wajar dan dilakukan penyimpangan hukum didalam proses pembebasan lahan yang diperuntukan Kereta Cepat Whoosh dengan merugikan Keuangan Negara Indonesia.

Mengingat semula untuk mewujudkan Kereta Cepat Whoosh di Indonesia telah direncanakan kerjasama dengan Negara Jepang, namun kemudian ternyata dalam pelaksanaan kerjasama Kereta Cepat Whoosh yang kini sudah beroperasional Jakarta-Bandung adalah kerjasama antara Indonesia dengan Negara China.

Dan konon, diduga biaya pembangunannya jauh lebih tinggi dan mahal yang harus ditanggung oleh Negara Republik Indonesia, bila dibandingkan kerjasama dengan Negara Jepang.

 Untuk itu,  pada kesempatan ini yang kini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah harapan rakyat Indonesia di Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa diwujudkan Pemerintahan yang bersih bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), guna bisa tercapainya Keadilan dan Kesejehteraan Rakyat Indonesia dapat dinikmati dimasa pemerintahannya.

Hal ini untuk mewujudkan  sebagaimana janji yang selalu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto didalam setiap kesempatan pidatonya di acara resmi Kenegaraan. kita tunggu. (SUR).