Ahok Dihadirkan sebagai Saksi Kasus Korupsi Pertamina, Negara Rugi Rp 285 Triliun Lebih

Keterangan foto : Basuki Cahaya Purnama aliqs Ahok.

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 285 triliun kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026). Agenda persidangan kali ini menghadirkan saksi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, Ahok menyampaikan bahwa kinerja Direksi Pertamina dapat dengan mudah dipantau oleh publik, salah satunya melalui kondisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kalau SPBU kosong, itu kelihatan mereka tidak bekerja. Itu tidak bisa dibohongi,” ujar Ahok di persidangan.

Ia menjelaskan, pada era kepengurusannya, Pertamina telah menerapkan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pengawasan kinerja secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

“Kita bisa memonitor dari hulu, berapa barel minyak yang diangkat per hari, kapal pengiriman, sampai ke SPBU,” katanya.

Menurut Ahok, Dewan Komisaris Pertamina saat itu mampu mengontrol aktivitas perusahaan dengan baik berkat sistem digital tersebut. Seluruh pergerakan distribusi dapat dipantau secara real time, sehingga potensi pemborosan maupun penyimpangan dapat diminimalisasi.

“Jangan sampai kapal ada di mana tidak jelas. Semua dikontrol dengan sistem digital. Semua real-time kami monitor,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahok menyebut sistem tersebut mampu memantau aktivitas mulai dari pengisian tangki, distribusi BBM, hingga antrean di SPBU.

“Sampai SPBU yang macet, dia kirim pesanan, sampai ada yang mengisi pakai tangki, semua bisa kami monitor,” jelasnya.

Dalam perkara dugaan korupsi minyak mentah ini, sebanyak delapan terdakwa tengah menjalani persidangan. Dari pihak swasta, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo. Sementara dari internal Pertamina, yakni Yoki Firnandi, Agus Purwono, Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Maya Kusmaya, serta Edward Corne.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 285,1 triliun.(SUR)