BPKP Perkuat Sinergi, Perencanaan 2026 Ditargetkan Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

SEKAYU, BERITAONE.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat sinergi dalam mendorong perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan saat Pemkab Muba menyambut Entry Meeting Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekayu, Senin (27/04/2026).

Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, didampingi Asisten I Setda Muba Ardiansyah serta jajaran Kepala OPD, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan momentum strategis untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

“Selamat datang kepada Tim BPKP. Kami siap mendukung secara maksimal seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan entry meeting ini. Ini menjadi kewajiban kami untuk memastikan proses evaluasi berjalan lancar dan optimal,” ujar Syafaruddin.

Ia menambahkan, kehadiran BPKP menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih terarah, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Pengendalian Mutu BPKP Sumsel, Afandi, menekankan pentingnya dukungan aktif dan keterbukaan seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung.

“Kami berharap seluruh jajaran Pemkab Muba proaktif dan kooperatif dalam mendukung kegiatan ini, karena tujuan utama pengawasan bukan sekadar menilai angka, tetapi memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran selaras dengan tujuan pembangunan,” ungkapnya.

Afandi juga mengingatkan masih adanya kesalahan persepsi dalam perencanaan, seperti menganggap output kegiatan sebagai hasil akhir pembangunan, serta penjenjangan kinerja yang hanya dipahami sebatas administratif.

Menurutnya, desain intervensi harus berbasis logic model dan kerangka berpikir logis, sehingga setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan memiliki keterkaitan jelas antara output dan outcome.

“Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi BPKP bersifat informatif dan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Pemkab Muba telah menyerahkan asersi lima sektor pengujian EVRAN beserta asersi PHTC kepada BPKP pada 12 Maret 2026. Hasil verifikasi dan validasi telah diterima kembali pada 13 Maret 2026 dengan sejumlah catatan penting.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara BPKP dan Pemkab Muba diharapkan semakin kuat dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (FR)