DPRD Musi Rawas Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Sinergi Legislatif dan Eksekutif Ditekankan

MUSI RAWAS, BERITAONE.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengambilan keputusan DPRD dan penyampaian pendapat akhir Bupati Musi Rawas.

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, Kamis (30/7/2026), dan dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Wakil Bupati H. Supriyanto, Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas Apt. Yani Yandika Saputra, S.Farm., Sekretaris Daerah, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Sebelum memasuki agenda utama, Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas menyampaikan laporan pembukaan sidang sekaligus memastikan rapat paripurna telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPRD. Dengan demikian, seluruh agenda rapat dapat dilaksanakan.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Masing-masing komisi menyampaikan hasil evaluasi, masukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan anggaran daerah.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari komisi-komisi, DPRD Kabupaten Musi Rawas mengambil keputusan terhadap Raperda tersebut. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Musi Rawas sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas, Apt. Yani Yandika Saputra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, para ketua fraksi, ketua komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, serta seluruh pihak yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan sesuai mekanisme musyawarah mufakat dan ketentuan tata tertib DPRD.

Menurut Yani, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Semoga seluruh keputusan yang telah dihasilkan melalui pembahasan ini memberikan manfaat bagi kemajuan Kabupaten Musi Rawas serta menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Yani.

Setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan, pimpinan sidang secara resmi menutup rapat paripurna dengan ucapan syukur.

Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan APBD tersebut juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas pada tahun-tahun mendatang.(Budi)