Kejaksaan Agung Dipraperadilkan dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Keterangan foto : Kuasa Pemohon, Prof DR  OC Kaligis dan anggotanya.

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID — Kejaksaan Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diajukan dalam gugatan praperadilan oleh Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis (OCK) bersama sejumlah anggota tim kuasa hukumnya. Gugatan tersebut diajukan untuk membela Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

OCK didampingi 14 advokat, di antaranya Desyana SH MH, Johny Poloton SHH, dan Alissa Chinny Kaligis SH CPT. Permohonan praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Lodewyk, mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga penahanan.

Kuasa hukum menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan merugikan hak-hak hukum serta hak asasi kliennya.

Salah satu alasan yang dikemukakan adalah penangkapan terhadap Lodewyk dilakukan ketika dirinya disebut belum berstatus sebagai tersangka. Menurut pemohon, penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, termasuk dalam kondisi tertangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Dalam permohonannya, kuasa hukum juga mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan di kediaman Lodewyk di kawasan Hutan Kayu, Jakarta Timur, pada 3 Juni 2026. Menurut pemohon, penyitaan tersebut dilakukan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan hanya berdasarkan surat perintah penyitaan dari Direktur Penyidikan Jampidsus tertanggal 3 Juni 2026.

Sejumlah barang, termasuk dokumen penting dan telepon seluler, disebut turut disita dalam tindakan tersebut.

Tim kuasa hukum juga menilai proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Lodewyk tidak sah. Mereka mempertanyakan tindakan penyidik yang mendatangi kediaman Lodewyk pada dini hari dengan membawa personel bersenjata.

Menurut pemohon, tindakan tersebut dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Karena itu, kuasa hukum meminta hakim praperadilan menyatakan surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, serta surat perintah penahanan terhadap Lodewyk tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga meminta agar Kejaksaan Agung diperintahkan menghentikan proses penyidikan terhadap Lodewyk serta mengeluarkannya dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim tunggal Firman Abdullah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan seluruhnya. Pemohon juga meminta agar tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka dan penahanan dinyatakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Selain itu, pemohon meminta penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Program MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kuasa hukum juga meminta seluruh keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan Lodewyk sebagai tersangka dinyatakan tidak sah, seluruh barang yang disita dikembalikan, serta Lodewyk dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Terakhir, pemohon meminta agar seluruh hak hukum Lodewyk dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan praperadilan untuk menentukan apakah tindakan penyidik Kejaksaan Agung terhadap Lodewyk telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.(SUR)