Wartawan Demo Minta Dana Advertorial di Pemkot Prabumulih Dihapuskan

PRABUMULIH, B1 – Adanya indikasi kesenjangan dalam mekanisme pengaturan pembagian dana advertorial bagi media yang bermitra dengan Pemerintah Kota Prabumulih menimbulkan kekesalan awak media terhadap Bagian Humas Protokol Pemkot Prabumulih, terutama dalam pengurusan berkas advetorial dan pembagian dana advetorial yang tidak adil dan transparan, membuat awak media melakukan aksi unjuk rasa di pelataran parkir Pemkot Prabumulih, Kamis (6/8/2015)

Aksi spontan yang digelar di depan gedung perkantoran Pemkot Prabumulih tersebut diikuti oleh awak media yang bertugas di Prabumulih, meminta agar dana advetorial dihapuskan dalam pengajuan anggaran APBD Prabumulih tahun 2016.

"Aksi ini merupakan puncak dari kekesalan awak media dalam mengurus berkas dan pembagian dana advetorial dalam pembuatan advetorial di bagian Humas Protokol Pemkot Prabumulih," ujar Bambang, Ketua LJKP.

Hal senada juga diungkapkan Mulwadi, salah satu wartawan lokak, “Ini merupakan aksi spontanitas dari rekan-rekan media karena kami kesal pengurusan berkas advertorial yang begitu lama serta pembagian dana advertorial yang tidak adil dan transparan sehingga kami merasa ada kesenjangan dalam mekanisme pembagian advertorial ini. Untuk itu kami minta dana advertorial di Pemkot Prabumulih dihapuskan saja,” ujar Mulwadi dalam orasinya.

Sama halnya yang disampaikan Anja, wartawan Sumatera Deadline. "Selama ini kita ikuti kemauan bagian humas, dalam pengaturan dan jumlah dana pemuatan advetorial. Tapi kok makin lama, kita selalu diperlakukan tak sama dan terlalu besar jurang pembeda dalam angka tagihan advetorial dan pemuatan advetorial," jelasnya di sela-sela aksi.

Aksi ini mendapat perhatian dari pihak Pemkot Prabumulih. Asisten III M Yusuf Arni dan didampingi Kabag Humas Protokol Sri Prameswari Yudistira dan pihak Pol PP Prabumulih menyatakan dirinya diperintahkan oleh walikota, karena beliau sedang rapat dengan kepala dinas dan akan hadir sesuai rapar selesai.

“Pak Wako sekarang lagi rapat masalah Jargas (jaringan gas) nanti seandainya cepat selesai beliau akan menemui rekan rekan wartawan sekalian,” ujar Yusuf di hadapan pendemo.

Meski belum mendapat jawaban resmi Walikota,  kata  Yusuf Arni, intinya Walikota menyetujui aspirasi tersebut, serta berjanji akan secepatnya bersama pihak terkait akan menindak lanjuti hal tersebut juga merumuskan solusi terbaik bagi semua.

“Intinya Pak Wali setuju dengan aspirasi (penghapusan dana publikasi, red) rekan – rekan sekalian, setelah ini nanti kami bersama dishubkominfo, DPRD, Humas, keuangan dan kami Assisten akan membahas hal ini, secepatnya setelah ini tuntas hasilnya akan kami sampaikan,” ucap Yusuf.

Tak lama, Walikota Prabumulih H Ridho Yahya memghampiri wartawan yang masih menunggu beliau dan langsung menyampaikan aspirasinya.

"Kita tampung keinginan wartawan dalam pengaturan advertorial ini," ucapnya sambil meminta Kabag Humas Sri Parameswaru untuk mengakomodir keinginan wartawan.

Selanjutnya, menurut dia, pihak Pemkot dan DPRD Prabumulih akan mengevaluasi pengajuan dana advetorial ini, hingga bisa sama-sama dirasakan seluruh awak media.

"Kalau dana advetorial ini dihapuskan, gimana saya mau mempromosikan Prabumulih," ujarnya berseloroh. Namun ia memastikan akan serius menyikapi aspirasi kawan-kawan media di Prabumulih ini.(han)