Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Terhadap Sutrisno

Jakarta,BERITA-ONE.COM -Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Sutrisno, pengusaha dari  Blitar,  Jawa Timur.

Dalam surat bernomor: S.Tap/93.b/VI/2016/Dittipideksus tertanggal 22 Juni 2016, tersebut menyatakan, berdasarkan hasil penyidikan terhadap saksi-saksi, ahli pidana dan barang bukti, ternyata peristiwa pidana yang disangkakan/diduga dilakukan Sutrisno adalah bukan tindak pidana. Sehingga, dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  ini.

Adanya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  dalam kasus ini  berawal  dari laporan Anton Sudanto SE.SH.MH dari PT. Releance Securities (PT.RS)  terhadap Sutrisno ke Bareskrim Polri NO: LP/774/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Pada laporan tersebut Sutrisno diduga melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP serta tindak pidana pencucian uang.

Tapi kenyataan setelah penyidik  bekerja keras sekian lama, hasil yang disangkakan kepada  Sutrisno bukan tindak pidana. Penghentian Penyidikan ini diberitahukan kepada Jaksa Agung  RI dan pihak pihak terkait.

Rupanya,  dua bulan setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pihak PT RS ,  Sutrisno tidak mau tinggal diam, balik melaporkan Diah Irma Pramonowati selaku Kacab  PT. RS,  Surakarta ke Polda Jawa Timur dengan NO: TBL/1233/X/2014/UM/JTM tanggal 15 Oktober 2014.
Dalam laporan itu Sutrisno melaporkan Diah karena melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP.
Dalam perkembanganna,  Polda Jatim telah memeriksa sejumlah saksi, dan 4 orang saksi dari PT.RS .

Pihak PT. RS  agaknya memang beraambisi untuk mempidanakan Sutrisno. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari  PT.RS  dengan NO:
LP/598/K/V/2016/PMJ/RESJU tertanggal 10 Mei 2016, dan sebagai pelapornya Andar RH Panggabean.

Dalam laporan polisi tersebut dikatakan, bahwa Sutrisno melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP  yang terjadi di PT. RS, Jalan Pluit Putra Kencana NO. 15 A Jakarta Utara , tanggal 7 Mei 2013.

Menurut Hartono Tanuwidjaja SH.MSi.MH,  kasus ini berawal adanya hubungan bisnis antara kedua belah pihak yang berujung dengan penipuan,  dimana Sutrisno sebagai korban yang menderita kerugian mencapai Rp 13 milyar lebih. Hal ini terungkap melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri  Jakarta Utara melalui gugatan No: 253/PDT.G/2017 /PN.JKT.UT.

Disebutkan, awalnya Sutrisno dapat  tawaran dari Dyah Irma Pramonowati Kacab PT. RS di Surakarta, Jawa Tengah. Kala itu Dyah menawarkan untuk membeli saham melalui rekening Efek  SLS-004  pada tahun 2010-2011 dengan nilai Rp 5,4 milyar.

Setelah terjadi kesepakatan ,  dalam hal ini  Sutrisno merasa menderita kerugian,  maka akan dilukidasi, tapi batal lantaran para  tergugat pandai bujuk - rayu,  dan malah  diperkenalkan dengan  tergugat II, Sahala Parulian, yang katanya bukan saja dapat mengembalikan kerugian, tapi bisa pula mendatangkan keuntungan. Untuk tercapainya hal tersebut Sutrisno diminta membuat Surat Kasa dan Kesepakatan Kerjasama.

Berdasarkan surat tersebut tergugat II Sahala Parulian yang tak lain merupakan karyawan tergugat I, PT. RS, justru menciptaan hutang bagi Sutrisno/penggugat sebesar  Rp 13 milyar lebih melalui transaksi saham yang tidak pernah disetujui . Karena , sebelum  ditandatangani Surat Kuasa dan Kesepakatan Kerjasama, tergugat II telah melakukan transaksi jual beli saham untuk rekening Efek dengan kode SLS-004 milik penggugat, yang menimbulkan kerugian  Rp 2,9 milyar.

Tindakan tergugat II semakin laluasa setelah pegang  Surat Kuasa dan Kesepakatan  Kerjasama, dimana tergugat II bertindak sebagai Wakil Meneger  Investasi untuk rekening Efek  dengan kode SLS-004  milik penggugat. Melalui sales person PT. RS Hadi Suparman dengan kode HS-0015 yang ditunjuk tergugat II, dilakukan transaksi pembelian saham Rp 45,9 milyar lebih dan Penjualan saham Rp 39,9 milyar lebih. Transaksi yang menimbulkan hutang Rp 5,9 milyar lebih ini,  oleh tergugat II  dibebankan kepada kepada  penggugat, padahal pada saat itu tergugat II belum mempunyai izin WMI dan WPPE, kata Hartono.

"Mengapa PT. RS yang bonafid membiarkan karyawannya (tergugat II) yang tidak mempunyai izin WMI dan WPPE mengelola dan menjalankan transaksi pembelian dan penjualan saham di perusahaan tergugat I. Apakah ada persekongkolan diantara mereka", kata Hartono dengan nada tanya.

Tergugat II merupakan karyawan tergugat I,telah menciptakan hutang bagi  kliennya,Sutrisno dan menjadi beban berat dalam hidupnya. Di saat yang bersamaan tergugat II mengbil keuntungan pribadi dan perusahaan  (tergugat I).

" Disini ironisnya, klien kami yang sesungguhnya sebagai korban,  tetapi malah dilaporkan ke Polisi  oleh para tergugat, dan  di tempatkan sebagai pelaku  penipuan, penggelapan dan pencucian uang", pungkas Hartono. (SUR).