Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Program Perumahan Rakyat Nasional

Keterangan foto : Presiden bersama Staf.

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID – Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional, Selasa (7/4/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat melalui berbagai langkah strategis. Salah satu fokus utama adalah peningkatan program bedah rumah rakyat di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut, termasuk koordinasi lintas kementerian untuk percepatan pelaksanaannya.

“Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar dalam keterangannya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400 ribu rumah, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Program ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Ini program yang sangat signifikan, akan menggerakkan ekonomi, dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga mengarahkan optimalisasi pemanfaatan lahan negara, terutama di kawasan strategis perkotaan, untuk pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian, akan diprioritaskan.

“Lahan negara akan dikelola untuk perumahan rakyat, dikombinasikan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” jelas Maruarar.

Program ini tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain seperti Bandung. Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial yang siap dikembangkan.

Di kawasan Senen, Jakarta, pembangunan sekitar 300 unit rumah telah dimulai dan ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026. Selain itu, sekitar 500 unit rumah lainnya tengah dipersiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk mempercepat penyediaan lahan. Pembiayaan dan pembangunan proyek akan disinergikan dengan berbagai pihak agar dapat berjalan secara masif.

Program perumahan rakyat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Dengan langkah tersebut, Presiden menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat. (Seskab/SUR)