Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Divonis Lima Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp3,875 Miliar

Keterangan foto : Hery Susanto, kiri.

JAKARTA, BERITAONE.CO.ID – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Hery Susanto, dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun dalam perkara tindak pidana korupsi berupa suap terkait penerbitan dokumen maladministrasi.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Eliyarahma dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (5/11/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” ujar Ketua Majelis Hakim Eliyarahma saat membacakan putusan.

Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Selain itu, Hery Susanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,875 miliar.

Majelis hakim menetapkan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban pembayaran tersebut.

Namun, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kekurangannya akan diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Hery Susanto, Alex Chandra, menyatakan pihaknya belum menentukan sikap hukum. Ia mengatakan akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kliennya mengenai kemungkinan mengajukan upaya hukum banding.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hery Susanto dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,19 miliar. Apabila tidak dibayarkan, kewajiban tersebut dituntut diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan enam bulan dibandingkan tuntutan pidana penjara yang diajukan JPU.(SUR)